Mentan Luncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Merupakan hasil kerjasama Badan Ketahanan Pangan Deptan danWFP, kata Mentan, peta ketahanan dan kerentanan pangan itu diharapkan menjadi basis dalam penencanaan dan penentuan sasaran program pembangunan di suatu daerah, khususnya pemberdayaan masyarakat, kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan.

Peta FSVA ini basisnya kabupaten. Karena itu, Mentan berharap setiap pemerintah daerah diharapkan bisa mengembangkan peta secara lebih rinci dengan basis kondisi mutakhir di tingkat kecamatan dan desa. “Pemerintah pusat siap membantu atau menfasilitasi pengembangan FSVA sampai tingkatkecamatan dan desa,” tegas Mentan Suswono.

FSVA 2009 sendiri merupakan pemutakhiran dari Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas/FIA)  yangdiluncurkan tahun 2005. Ada 13 indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA. Antaralain menyangkut aspek ketersediaan pangan (konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi_jagung+ubi kayu+ubi jalan), akses terhadap pangan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, persentase penduduk tanpa akses listrik), pemanfaatan pangan (angka harapan hidup saat lahir, berat badan balita di bawah standar, perempuan buta huruf, rumah tangga tanpa akses air bersih, persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan), serta aspek kerentanan terhadap kerawanan pangan transien (bencana alam, penyimpangan curah hujan, persentase daerah puso, deforestasi hutan).

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Deptan Ahmad Suryana menjelaskan dari 346 kabupaten yanmg dianalisis, ada 100 kabupaten yang memiliki tingkat risiko kerentanan tinggi dam memerlukan skala prioritas penanganan. Jika dirinci ada 30 kabupaten (terutama di kawasan Timur Indonesia,11 di Papua, 6 di NTT, dan 5 di Papua Barat) masuk prioritas !, 30 kabupaten (antaralain 7 di Kalbar, 5 NTT, 4 NAD, dan 3 Papua) prioritas 2, serta 40 kabupaten (sebagian besar ada di Kalteng (6), Sulteng (5), dan NTB (4)) masuk prioritas 3.

Di Mataram juga, Mentan mencanangkan gerakan kemandirian pangandan percepatan diversifikasi pangan. Gerakan ini ditandai dengan penandatanganan MOU kerjasama antara BKP Deptan dengan PKK Pusat. MOU ditandatangani oleh Kepala BKP Ahmad Susyana dan Ketua PKK Pusat Fira Gamawan Fauzi.

Selain itu, dalam kunjungan kerja ke NTB, Mentan juga meninjau serta berdialog dengan petani target program desa manndiri pangan di Kuripan, Lombok Barat, sentra program Bumi Sejuta Sapi di Pringgarata , Lombok Tengah, serta pusat pembibitan durian lokal di Narmada, Lombok Tengah.

Sumber : deptan.go.id